TARAKAN, mediakaltara.com – Keberadaan Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), dirintis sejak 2013 lalu oleh Lembaga Pembinaan Pengembangan Keluarga Sakinah (LPPKS) – Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Tarakan, belum mendapat legalitas formil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan. Persoalan ini langsung disikapi cepat oleh Walikota Tarakan dr. Khairul M.Kes.

Saat dikonfirmasi, Ketua umum DPD BKPRMI Tarakan, Kamal S.H, M.Pd. Mengaku, selain LPTKA di bawah naungan BKPRMI, ada juga namanya Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) di bawah binaan LPPKS-BKPRMI, yang sejak 2013 lalu dirintis.

“Sejak dirintis sampai sekarang ini, kami selalu mengajukan permohonan agar legilitas formilnya diakui. Hal ini didasari permendikbud nomor 146/02 ayat 2, dimana TAAM ini harusnya di bawah binaan disdikbud Tarakan. Kami berharap dapat di permudah legilitas formilnya, agar terdata  dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta guru-guru TAAM bisa mendapatkan insentif. Itu harapan kami kepada pemerintah kota Tarakan,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, Khairul mengatakan, selama sesuai ketentuan, pihaknya tidak akan menghalangi pengurusan legalitas TAAM ini.

“Dari BKPRMI silahkan mengusulkan, nanti kita kaji dasar hukumnya, kalau sesuai ketentuan tidak ada salahnya kita berikan. Dengan demikian seperti Taman kanak-kanak ini termasuk PAUD, disamping dapat Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dari pusat juga dapat dari daerah meskipun tidak besar. Terutama anak di pinggiran sangat butuh pendidikan,” tuntasnya. (rt20)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini