TARAKAN, mediakaltara.com – Sidang perkara pelanggaran pemilu, dengan terdakwa MS dalam agenda pemeriksaan saksi, berlangsung di Pengadilan Negeri Tarakan, Jumat (27/11/2020).

Pada sidang pertama hingga kedua, terdakwa tidak hadir bersama penasehat hukumnya. Sidang lanjutan ini di hadirkan 8 orang saksi terdiri dari saksi Bawaslu Tarakan, saksi dari Panwascam, dan saksi yang saat itu hadir dalam kegiatan kampanye salah satu Paslon Gubernur Kaltara di rumah MS.

“Jadi perlu disampaikan, Saat pelimpahan tersangka beberapa waktu lalu, MS meminta tidak dilakukan penahanan lantaran berjanji akan kooperatif dan ada penjamin, sehingga kami sepakat tidak melakukan penahanan. Tapi saat sidang pertama dengan agenda dakwaan, Kamis (26/11/2020) kemarin, MS dan penasehat hukumnya tidak hadir. Sehingga kami di minta Majelis hakim untuk menghadirkan yang bersangkutan,” ungkap Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tarakan, Andi Aulia Rahman.

Aulia mengatakan, setelah di panggil secara patut berdasarkan KUHAP, terdakwa tidak hadir. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan aparat dan pemerintah setempat, dipastikan terdakwa sudah tidak ada dirumahnya.

Sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi dalam perkara pelanggaran pemilu.

“Akhirnya setelah sidang dakwaan, majelis hakim menganggap terdakwa tidak kooperatif, lalu dikeluarkan lah penetapan penahanan MS, memerintahkan kami sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera menahan MS, dan saat ini MS masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” beber dia.

Ia mengakui, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2018, tentang pelaksanaan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dalam pasal 3 ayat 3, bahwa sidang tanpa kehadiran terdakwa bisa dilaksanakan.

“Sehingga di sidang agenda pembuktian dengan pemeriksaan saksi tetap terlaksana. Dari sidang hari ini, saksi yang hadir saat di rumah terdakwa mengakui ada penyampaian visi misi salah satu paslon Gubernur, dan juga ada pembagian amplop berisi uang Rp50 ribu setelah selesai acara di rumah MS,” ucapnya.

Menyoal ketidakhadiran MS dalam persidangan ini, kata Aulia, dari Sentra Gakkumdu akan berkoordinasi dengan kepolisian, untuk segera melaksanakan penetapan. Sentra Gakkumdu juga akan bersurat ke kepolisian, jika terdakwa tetap tidak hadir di persidangan dan tidak ditemukan di rumahnya, bisa berakibat buruk karena hak sebagai terdakwa untuk disampaikan di persidangan jika tidak bersalah, tidak bisa tersampaikan.

“Harusnya, terdakwa bisa membantah keterangan saksi yang dihadirkan JPU. Tapi, dengan sikapnya ini, malah memberatkan terdakwa,” kata Aulia Rahman.

Lanjut Aulia, pihaknya juga berkoordinasi dengan penjamin, untuk mencari tahu apakah ada upaya membantu atau membiarkan terdakwa meninggalkan Tarakan. Apabila penjamin terbukti membantu atau membiarkan terdakwa keluar Tarakan bisa terancam dipidana, karena menghalangi proses persidangan.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Tarakan, Melcky Johny Ottoh menuturkan, sidang perdana pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis Hakim langsung mengeluarkan penetapan penahanan.

“Sidangnya harus selesai 7 hari sampai putusan. Dalam pidana pemilu ini, Hakim Majelis tiga orang. Agenda pertama dakwaan, lanjut pembuktian dengan pemeriksaan saksi,” pungkas dia.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Tarakan Iptu Muhammad Aldi menyebutkan, untuk status DPO terdakwa MS sudah disampaikan dan akan dilakukan backup pencarian.

“Kami masih mencoba mencari tahu dari orang-orang terdekat. Kita belum ada info MS ini keluar kota. Saat ini masih dalam pencarian,” singkatnya. (rt20)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here