TARAKAN, mediakaltara.com – Kenaikan iuran baru BPJS, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar.

Saat dikonfirmasi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan dr. Wahyudi Putra Pujianto mengungkapkan, Pemerintah menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran, melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri, sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

“Iuran disesuaikan, tidaklah besar jika dibandingkan besarnya manfaat diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit, atau membutuhkan layanan kesehatan. Seperti buruh, dan pemberi kerja penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai Rp 12 juta. Sedangkan pekerja dengan upah di bawah nominal itu, tidak terkena dampak. Tambahan iuran rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh, angka ini termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan,” jelasnya, kepada mediakaltara.com.

Lanjut Wahyudi,  penyesuaian iuran JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, baik dari aspek pemanfaatan, kualitas layanan kesehatan, maupun manajemen kepesertaan.

“Dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Sebanyak 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN, dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (rt20)

Berikut perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui masyarakat :

 1. Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) :

A. Peserta PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 42.000, berlaku 1 Agustus 2019.

B. Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019

2. Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) :

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi  5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

A. Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019

B. Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.

C. Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020

3. Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 :

A. Kelas III menjadi Rp 42.000,-,

B. Kelas II menjadi Rp 110.000,-

C. Kelas I menjadi Rp 160.000,-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here