TARAKAN – Rencana pelimpahan penyidikan perkara Mark Up Lahan Kelurahan Karang Rejo melibatkan mantan wakil walikota Tarakan berinisial KH, dari Polres Tarakan ke Direktorat Reserse kriminal khusus (Dit Reskrimsus) Polda Kaltara. Selain dikarenakan setatus KH sekarang Anggota DPRD Kaltara, persoalan kerugian Negara yang di timbulkan dari perkara ini juga menjadi alasan pelimpahan tersebut.

Saat dikonfirmasi, Dir Reskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf SIK, MH mengungkapkan, nilai kerugian negara dan penetapan tersangka menjadi Anggota DPRD Kaltara merupakan alasan pelimpahan kasus tersebut.

“Ada juga hal-hal yang lain. Tapi sekarang yang menjadi target penyelesaian Tindak Pidana Korupsi itu dilihat kualitas dan bobotnya. Hingga saat ini kami masih menunggu proses pelimpahan perkara tersebut. Nanti Setelah dilimpahkan, kami langsung membuat rencana tindak lanjut perkara tersebut,” ungkap perwira melati tiga ini.

Helmi mengatakan, Setelah perkara itu dilimpahkan, pihaknya akan mengambil alih semua proses penyidikan tersebut,“Nanti dari Polres Tarakan meminta gelar perkara dulu. Dari situ bisa ketahuan apa kesulitan dalam pengungkapan proses yang sudah berjalan. Dari perkara ini juga, kami akan melihat fakta perbuatan dengan perkara yang terjadi,” ucapnya.

Dalam pengananan perkara Tipikor, Dir Reskrimsus menjelaskan, pihaknya tidak memprioritaskan kecepatan proses perkara hingga selesai. Akan tetapi, mengumpulkan barang bukti yang lengkap sebelum memutuskan perkara tersebut layak atau tidak untuk ditingkatkan ke Polda Kaltara.

“Berdasarkan alat bukti dan fakta perbuatan baru memutuskan siapa-siapa yang layak, dan patut mempertanggung jawabkan perbuatan yang terjadi,” tuntasnya.

Diberitakan sebelumnya, ketiga tersangka memiliki peran berbeda. Mantan Wakil Wali Kota Tarakan, KH berperan sebagai orang yang mengatur, kemudian HY orang yang namanya digunakan dalam proses pengadaan lahan. Selanjutnya SD merupakan tim penilai atau appraisal lahan. Ketiga pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli lalu, hingga kini  belum pernah diperiksa oleh penyidik. Diduga, ketiga tersangka terlibat dalam pembebasan lahan menggunakan APBD tahun 2015, dengan nilai anggaran sekitar Rp 2 miliar. (rt20)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here