TARAKAN, mediakaltara.com – Berkas kasus dugaan pungli pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang melibatkan mantan oknum lurah Karang Anyar dan oknum lurah Kampung Satu, sudah diterima oleh Inspektorat Tarakan.

Kepala Inspektorat Tarakan, Abdul Azis Hasan menerangkan, pihaknya masih menunggu surat perintah dari Wali Kota Tarakan untuk melakukan pemeriksaan khusus (riksus).

Pemberian sanksi kepada oknum mantan lurah Karang Anyar berinisial IPS dan oknum lurah Kampung Satu berinisial SKTM, nantinya akan diputuskan berdasalkan hasil riksus. “yang pasti kasusnya tetap berjalan,” kata Abdul Aziz Hasan.

Total barang bukti kasus dugaan pungli PTSL yang menjadi temuan tim saber pungli tesrsebut, adalah Rp 224.750.000. Diduga dua oknum lurah itu memungut uang dari masyarakat diluar ketentuan.

Pada pengurusan PTSL, masyarakat seharusnya membayar Rp 250 ribu di wilayah Karang Anyar dan Rp 150 ribu di wilayah Kampung Satu. Uang tersebut akan digunakan untuk biaya pemasangan patok. Namun masyarakat diminta menyetorkan uang lebih diluar ketentuan tersebut, saat melakukan pengurusan PTSL Tahun 2018.

“Kita biasanya akan undang Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) PNS. Nanti akan rapat dan diputuskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BKD sanksi apa yang akan diberikan kepada para PNS,” ungkap Abdul Aziz Hasan. (mk86/rus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here