TARAKAN, mediakaltara.com – Kantor Pelayanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan yang terbentuk dua tahun lalu, saat ini fokus mengupayakan predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan profesionalisme dalam memberikan pelayanan.

Saat ditemui, Kepala PSDKP Tarakan, Akhmadon mengungkapkan, proses menuju kearah WBK dan WBBM,  sudah melalui tahap evaluasi pada akhir Oktober lalu,”Kita memberikan pelayanan dalam hal pengawasan perikanan yang berbentuk dokumen, yaitu Surat Laik Operasi (SLO), dan Lembar Verifikasi Hasil Perikanan (LVHP). Kami dievaluasi langsung shekholder Seperti pelaku usaha perikanan di bidang tangkap, budidaya, Akademisi, dan distribusi hasil perikanan. Dari angka yang kita lihat, itu tingkat kepuasan masyarakat signifikan,” jelasnya, Kamis (7/11/2019).

Ia mengaku, evaluasi diselenggarakan di Balikpapan, lantaran wilayah kerja PSDKP Tarakan meliputi tiga provinsi, yaitu Kalimatan Utara, Kalimatan Timur dan Kalimantan Selatan.

“Jadi kita juga memastikan bahwa standar pelayanan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) kita, benar-benar diterapkan oleh PSDKP Tarakan. Tidak hanya shekholder yang berhubungan langsung dengan PSDKP Tarakan yang melakukan evaluasi, namun dari internal Direktrot jendral PSDKP Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bahkan pihaknya juga sudah memberikan kusioner terhadap pelaku perikanan, untuk melihat tingkat kepuasan dalam pelayanan PSDKP Tarakan,” ungkapnya.

Lanjut Akhmadon, pihaknya masih terus mengupayakan proses pelayanan cepat, karena dalam menerbitkan SLO, pihaknya menargetkan urusan administrasi hanya 16 menit. Kemudian untuk pemeriksaan kapal membutuhkan waktu 45 menit.

“Kita disarankan menggunakan pendukung IT yang terkoneksi. Orang tidak perlu lagi datang bertatap muka, mereka dari rumah atau di pelabuhan dia ingin mengajukan SLO bisa lewat system yang kita sediakan. Jadi dia datang kekantor tinggal ambil saja berkasnya. Tapi jangan lupa ini bukan berarti tidak ada pemeriksaan kapal, karena kami menyesuaikan dokumen dengan kapal sesuai aturan perundang-undnagan,” tuntasnya. (rt20)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here