JAKARTA, mediakaltara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami unsur yang memenuhi hukuman mati dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19. Hukuman itu bisa dikenakan jika pelaku terbukti melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menteri Sosial Juliari Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Tentu kita akan dalami, apakah Pasal 2 itu bisa kita buktikan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu, 6 Desember 2020 kepada medcom.id.

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan, seperti saat negara dalam keadaan bahaya dan bencana alam nasional. Menurut Firli, ada beberapa hal yang mesti dibuktikan.

Hal itu berupa peran pelaku dalam rasuah tersebut. Kemudian ada sifat melawan hukum dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

“Perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,” ujar Firli.

Lembaga Antikorupsi masih perlu mengusut mekanisme pengaturan barang dan jasa dalam bansos sembako itu. Kasus bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial merupakan pengadaan barang dan jasa secara penunjukan langsung, tanpa proses lelang.

Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Kasus ini menjerat empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.

Kongkalikong mereka diduga membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari.

Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu,  Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (medcom.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here