TARAKAN, mediakaltara.com –Terjadinya keterlambatan distribusi Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg di Tarakan, diselidiki langsung Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara bersama Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), dan Personil Polres Tarakan, dengan cara sidak di dua agen gas elpiji bilangan Bhayangkara, Rabu (30/10/2019).
Usai Sidak, Kepala ORI Perwakilan Kaltara, Ibramsyah Amiruddin menuturkan, sidak bersama ini guna mengetahui jalur suplai tabung gas LPG tersebut. Hasilnya diketahui terjadi kendala di bongkar muat saat di Pelabuhan Malundung.
“Perlu koordinasi, dan klarifikasi kepada PT Pelindo IV Tarakan, PT Pertamina serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara,” terangnya, kepada mediakaltara.com.
Sementara itu, Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan, Disdagkop dan UKM Tarakan, Muhammad Romli mengungkapkan, bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah diatur sebesar Rp16.000 sampai konsumen akhir,”Agen bertanggung jawab mengawasi pangkalan yang menjual tabung gas kepada konsumen akhir. Kita mita Tolong dicek lock book nya. Jika ada pangkalan maupun konsumen yang melakukan penjualan diatas HET bisa melaporkan ke Disdagkop maupun kelurahan setempat. Nanti kami tindak lanjuti dan harus disertai dengan saksi yang melakukan pelanggaran di pangkalan-pangkalan. Kalau terbukti, langsung kami cabut izinnya,” tegas Romli.
Disisi lain, Administrator agen elpiji PT Warga Migas Nusantara, Ramli menjelaskan, pihaknya agak terkendala mengawasi pangkalan. Namun sudah Beberapa kali melakukan pengawasan pihaknya belum mendapati pelanggaran oleh oknum pangkalan yang menjual elpiji tidak berdasarkan ketentuan.
“Kita juga terbatas dilapangan. Tapi beberapa kali kita turun melakukan dokumentasi di pangkalan yang mendapat distribusi. Sementara Dari kontrak per bulan bisa saja kurang dari 1.000 tabung gas, sifatnya kondisional,” tutupnya. (m86/rt20)
Leave a Reply