TARAKAN, Mediakaltara.com – Menjadi calo vaksin berbayar dengan sistem paket include dengan Swab PCR, dan Tiket keberangkatan. Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tarakan berinisial VD tertangkap tangan unit Tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tarakan pada Senin (6/9/2021) lalu, setelah menerima uang hasil Pungutan liar (Pungli).

Kapolres Tarakan membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan personel unit Tipikor. Penangkapan ini, berdasarkan informasi dari masyarakat diduga ada yang telah melakukan pungutan liar pengurusan vaksin di KKP.

“Awalnya personel kita mendapati bahwa ada empat orang yang hendak vaksin di salah satu instansi vertikal di bidang kesehatan yang berada di Tarakan. Empat orang itu sudah melakukan pendaftaran, namun belum dipanggil vaksin,” ujar Kapolres Tarakan, Rabu (8/9/2021).

Dijelaskan Filol dari OTT ini turut diamankan dari tangan VD berupa empat lembar kartu vaksin dosis pertama, Surat PCR, Handphone, dan uang sebesar Rp 7.900.000.

Ditambahkan Kasat Reskrim, IPTU Muhammad Aldi, keempat orang yang belum di vaksin itu meminta bantuan pada petugas VD agar bisa cepat di vaksin. Akhirnya di sepakati masing-masing orang dikenakan tarif Rp 2.700.000.

“Kemudian pada hari Kamis (2/9/2021) lalu, ke empat orang tersebut memberikan uang sebesar Rp5.000.000 kepada VD sebagai tanda jadi atau DP. Selanjutnya pada hari Senin (6/9/2021) lalu, keempatnya melakukan vaksin dosis satu, setelah itu VD memyuruh ke empatnya untuk swab PCR di Rumah Sakit Pertamedika,” urainya.

Aldi menuturkan, di saat VD telah menerima uang lagi dari ke empat orang itu sebesar Rp5.800.000, Personel Tipikor langsung menangkap VD, lalu di bawa ke Polres untuk di lakukan pemeriksaan.

“Sebenanarnya laporan vaksin berbayar ini sudah kami lakukan penyelidikan selama dua minggu. Dari kasus ini ada tujuh orang saksi yang sudah diperiksa, terutama orang di sekitar lingkungan kerja VD,” ucap Aldi.

Aldi menyebutkan, modus VD ini menawarkan paket vaksin include dengan Swab PCR dan tiket keberangkatan. VD tidak akan menerima jika ada orang pelaku perjalanan yang hanya meminta di vaksin saja. Orang yang menggunakan jasanya harus mengambil paket yang dia tawarkan itu.

“Untuk VD sudah kita amankan di Polres, dan kita sangkakan di awal ini yaitu Pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Sebenarnya kita bisa menambah Undang-undang lain tentang suap, tapi harus melakukan pendalaman lebih lanjut,” tegasnya.

Sementara itu mewakili KKP, dr. Rina Afridayanti, selaku kordinator upaya kesehatan dan lintas wilayah KKP mengaku terkejut dengan hal ini, bahwa ada pegawai di KKP yang tertangkap OTT oleh Polisi. Pihaknya tidak bisa menjawab lebih detail karena tida mengetahui kejadian ini.

“VD bukan bagian dari tim vaksin, saya penanggungjawab vaksinasi di sini. Dia tidak pernah terlibat di bagian tim vaksinasi. VD merupakan pegawai di bagian Tata usaha,” akunya.

Ia juga menegaskan, vaksinasi di KKP tidak ada di pungut bayaran sedikit pun. Karena ini program pemerintah dan pihaknya tidak di perbolehkan memungut biaya apa pun.

“Terkait kasus menyangkut VD, kami serahkan ke pihak Polres, terus kami belum tau juga masalahnya yang mana. Tapi saya tegaskan kalau disini tidak ada vaksin berbayar, jika ada tolong konfirmasi ke kami, karena itu tidak di perbolehkan,” tutup dia. (mk99)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here