Jakarta: Pemerintah akan melayangkan protes terkait insiden penabrakan lambung kapal TNI AL KRI Tjiptadi 381 oleh kapal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara. Protes tersebut akan dilayangkan ke Kementerian Pertahanan Vietnam.
“Nanti akan saya sampaikan, yang sudah-sudah kan gitu. Jangan diperpanjang,” kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Ryamizard mengapresiasi para pasukan TNI AL yang tidak terprovokasi dengan ulah kapal berbendera Vietnam itu. Apalagi, menurut dia, insiden tabrakan itu terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Menurut dia, kapal berbendera Vietnam itu seharusnya dapat melihat alat GPS untuk mengetahui batas wilayah perairan antarnegara. Pihak-pihak terkait tak bisa mengklaim soal wilayah tanpa data.
“Tinggal lihat GPS, kan sekarang sudah modern, semua orang tahu. Enggak bisa ngaku itu-itu,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.
Kementerian Luar Negeri RI memanggil wakil dari Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta. Kemenlu RI menyampaikan protes terkait insiden penabrakan yang dilakukan Kapal Pengawas Perikanan Vietnam KN 213 terhadap KRI Tjiptadi 381.
Kejadian itu bermula saat KRI Tjiptadi 381 melihat Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam BD 979 sedang memancing secara ilegal di perairan Indonesia. KRI Tjiptadi 381 langsung melakukan penangkapan terhadap KIA Vietnam tersebut.
Saat akan mendekati KIA Vietnam, Kapal Pengawas Perikanan Vietnam KN 213 justru menghalangi lajur KRI Tjiptadi 381. Saat bertubrukan, anggota TNI yang berada di atas kapal langsung bersiaga mengarahkan senjata ke kapal Vietnam dan beberapa di antaranya menusuk badan kapal menggunakan besi. Tidak ada tembakan saat kejadian berlangsung.
Sebanyak 12 ABK kapal ikan Vietnam berhasil diamankan ke atas KRI TPD-381, namun dua ABK Vietnam yang berada di atas kapal ikan tersebut berhasil melompat ke laut dan ditolong oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam.
Sumber: medcom.id
Leave a Reply