Oleh Ady Kurniawan
Ketua Komisariat HMI FISIP Cabang Tanjung Selor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mampu membangun kembali kepercayaan publik, belum lama pascakasus OTT Wahyu Setiawan (Mantan Komisioner KPU) hadir lagi kasus pemecatan Evi Novida Ginting (Komisioner KPU) oleh DKPP karena dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Berangkat dari dua kasus tersebut menghadirkan sikap pesimis dikalangan masyarakat terhadap Integritas dan Independensi dari KPU, sehingga dapat berdampak pada pemilihan selanjutnya yang akan datang.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dibeberapa daerah tahun ini akan digelar tepatnya tanggal 23 September 2020, KPU mesti menfaatkan waktu yang ada untuk kembalikan kepercayaan publik. Karena pesimisme yang hadir di kalangan masyarakat terhadap Integritas KPU tentunya akan berdampak pada proses penyelenggaraan pemilu yang akan datang dan memungkinkan adanya peningkatan angka golput pada Pilkada 2020.

Munculnya pemikiran bahwa akan menjadi percuma dan sia-sia ketika masyarakat memilih tetapi ada permainan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum KPU sebagai penyelenggara membuat masyarakat tidak akan berubah nasib hidupnya, “yang miskin akan tetap miskin yang kaya akan tetap menjadi kaya”.

Mengembalikan kepercayaan publik bukan lah sesuatu hal yang sepele, seluruh elemen yang terkait di jajaran KPU harus menunjukkan kinerja dan prestasi terbaik mereka.

KPU juga harus ada evaluasi menyeluruh atas sistem integritas yang ada di KPU dan memastikan supaya pengawasan internal dalam mencegah pelanggaran dan praktik kecurangan tidak terjadi lagi.

#KembalikanKepercayaanPublik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here