Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menanggapi merebaknya isu pengerahan massa (people power) sebagai bentuk protes hasil Pemilu 2019.
Menurut Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet itu, jika terdapat kesalahan harus diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.
“Bukan dengan cara represif mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Mei 2019.
Politikus Golkar itu menegaskan, people power biasa dilakukan jika terjadi krisis ekonomi berkepanjangan atau kepemimpinan otoriter. Saat ini, kedua kondisi tersebut tidak sedang terjadi di Indonesia.
“Ekonomi kita baik, check and balances dijalankan antara pemerintah sebagai eksekutif maupun DPR RI sebagai legislatif. Ada juga MPR RI dan DPD RI maupun media massa dan organisasi kemasyarakatan yang turut mengawasi jalannya roda pemerintahan,” katanya.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu pun mengajak semua kalangan untuk melakukan rekonsiliasi. Menurutnya, kalah atau menang merupakan hal yang biasa dalam sebuah kompetisi.
“Bagi yang menang pemilu jangan jemawa, bagi yang kalah harus berlapang dada. Hasil pemilu bukan kiamat yang menandakan berakhirnya kehidupan. Karenanya tidak perlu berlebihan menyikapinya. Masih ada kesempatan pada waktu yang akan datang untuk maju kembali dalam pemilihan, tanpa perlu mengorbankan persaudaraan,” ucap Bamsoet.
Sumber: medcom.id
Leave a Reply