TARAKAN, mediakaltara.com – Seorang pendukung salah satu Paslon di Pilgub Kaltara berinisial MS yang menjadi tersangka pelanggaran Pemilu, telah dilimpahkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan, Senin (23/11/2020).

MS terjerat pelanggaran pasal 187 A ayat 1 Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Selain tersangka, turut diserahkan juga barang bukti alat peraga dan uang.

“Setelah penyerahan ini, selanjutnya akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Tarakan untuk disidangkan. Kita akan limpahkan dalam dalam kurun waktu dua hari lah, karena kita keterbatasan waktu. Penyelesaian perkara pemilu harus lima hari untuk segera dilimpahkan ke proses persidangan,”ungkap Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tarakan, Andi Aulia Rahman.

Proses Pelimpahan tersangka MS beserta barang bukti di Kejari Tarakan.

Selain penyerahan tersangka, Ia menjelaskan, juga ada Barang bukti yang disita penyidik berupa alat peraga, video rekaman pada saat kegiatan kampanye di rumah tersangka, serta uang tunai.

“Nominal uang yang disita dalam perkara pelanggaran pemilu ini memang kecil. Beberapa saksi yang dimintai keterangan, mengaku sudah menggunakan uangnya,”terangnya.

Aulia mengakui, tersangka bisa dilakukan penahanan atau tidak, sesuai Undang-undang yang mengatur tentang hak-hak tersangka.“Dalam Undang undang kan diatur terkait hak tersangka. Nantinya, kalau ada permohonan sifatnya subjektif dan objektif. Misalkan ada yang menjamin tersangka tidak akan melarikan diri, dan bersedia hadir pada saat persidangan, nanti akan jadi pertimbangan untuk tidak dilakukan penahanan. Tapi jika sebaliknya, tersangka tidak kooperatif, atau tidak ada yang menjamin, maka dilakukan penahanan,”ujar dia.

Dijelaskan, dalam Pasal 187 a ayat 1 ini menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada WNI, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga hak pilih menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, dapat diancam pidana.

“Misalkan di Persidangan MS dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, maka bersangkutan harus menjalani hukuman pidananya, yakni minimal 36 bulan, sedangakan maksimal 72 bulan ditambah subsidair atau denda.

Agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan aman, kata Aulia pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Gakumdu, dalam hal ini kepolisian untuk melakukan pengamanan.“Kalau ada gejolak atau kerumunan masa, pengamanan akan lebih ekstra lagi,” tuntas Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tarakan. (rt20)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here