TARAKAN, mediakaltara.com – Perkara penyalahgunaan gaji Pejabat Sementara (Pjs) Direktur tahun 2019-2020 dan penyewaan kendaraan dinas tahun 2017-2019 di Perumda PDAM Tirta Alam Tarakan, yang dilakukan oleh tiga orang masing-masing berinisial SU, SA dan IA. Telah masuk tahap dua di Kejaksaan Negeri Tarakan.

Pengungkapan tindak pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri Tarakan ini dilakukan sejak tahun 2020 lalu dan telah menetapkan SU, SA dan IA sebagai tersangka. Kemudian pada tahap dua ini, Jaksa penyidik menyerahkan tiga tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tarakan, Cakra Nur Budi Hartanto mengatakan, selama penyidikan berjalan tersangka sudah mengembalikan uang kerugian ke kas negara dengan status titipan, dari penyewaan kendaraan dinas sebesar Rp 88.500.000.

“Sedangkan gaji Pjs Direktur dikembalikan juga sebesar Rp 408.013.000 beserta m dokumen penitipan uang titipan kerugian negara. Jadi tersangka hanya kita teliti dan menanyakan tindakan yang dilakukan. Biar tidak terjadi error in persona,” kata dia.

Pasca tahap dua ini diakui Cakra, Selanjutnya tinggal menunggu pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Kaltim.

“Jadi IA saat itu bertugas sebagai Kepala Bagian Umum dan SU sebagai Pjs Direktur PDAM terkait penyewaan kendaraan dinas tahun 2017-2019. Sementara penyalahgunaan gaji Pjs Direktur disalahgunakan oleh IA selaku Kepala Bagian Umum dan SA selaku Pjs Direktur PDAM di tahun anggaran 2019-2020,” terangnya.

Cakra membenerkan, gaji Pjs Direktur PDAM,  sebenarnya tidak sama dengan gaji direktur definitif. Namun di tahun 2019-2020 gaji Pjs direktur PDAM dibayarkan gaji direktur definitif.” Kemidian intuk modus penyewaan kendaraan dinas ada perbuatan mark up. Setelah kita lakukan data pembanding harga yang ditawarkan lebih mahal dari rekanannya. Mobil itu sebenarnya milik Pjs Direktur, tapi diatasnamakan istrinya. Jadi dari direktur kembali ke direktur lagi,” bebernya.

Cakra menyebutkan, untuk penghitungan kerugian negara dan audit sebelumnya diserahkan oleh Inspektorat Tarakan. Sementara Pasal yang di terapkan atas perkara ini yaitu Primair pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 ayat Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

“Tersangka IA masih bekerja di PDAM. Sementara SU dan SA yang menjadi Pjs Direktur sudah tidak bekerja lagi di PDAM. ,” demikian Kasi Pidsus Kajari Tarakan. (mk88/rt20)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here