Jakarta: Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku telah menyerahkan 20 daftar nama kader PKB ke Presiden Joko Widodo. Nama-nama tersebut disetorkan sebagai kandidat menteri kabinet di periode berikutnya.
“Tadi sudah saya sebutkan 20 nama (kepada Presiden Jokowi). Terserah beliau,” kata Cak Imin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 21 Mei 2019.
Ia mengaku, dari 20 nama tersebut tidak termasuk namanya. Kendati begitu, Cak Imin mengaku siap jika nantinya ia diberi amanah sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu berharap Jokowi bisa memilih 10 nama yang ia sodorkan. Sehingga, menurutnya, ada 10 menteri dari partai yang didirikan Abdurrahman Wahid itu.
“Ya kita berharap seperti itu, tapi terserah beliau. Kita menyerahkan pada beliau. Kalau doa 10 (nama), namanya juga doa. Tapi semua terserah beliau,” jelas Cak Imin.
Dalam periode pemerintahan Jokowi yang pertama ini, setidaknya ada empat politikus PKB yang duduk sebagai menteri dalam Kabinet Kerja. Mereka di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Natsir.
Sementara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato mengaku belum membicarakan ihwal jatah menteri dengan saat bertemu dengan Jokowi sore tadi. Pembahasan menteri akan dibahas selanjutnya secara teknis.
Menurut dia, pertemuan tadi hanya menyampaikan selamat kepada Jokowi karena telah memenangkan perolehan suara hasil rekpitulasi Pemilu 2019.
“Ini masih hari pertama, sudah diumumkan tadi pagi, sehingga lebih ke ucapan selamat kepada beliau,” kata Airlangga.
Pun dengan, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa juga belum membahas masalah menteri dengan Jokowi. Pada pertemuan tadi, ia hanya menyampaikan gagasan yang akan dikerjakan ke depan.
Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo juga tidak membahas soal peluang kadernya yang akan menjadi menteri dalam pertemuan tadi. Menurut dia, soal menteri merupakan hak prerogatif presiden.
“Itu tanyakan beliau, karena menteri tidak harus dari partai, seperti sekarang kan tidak semua dari partai, yang profesional juga banyak,” kata Harry.
Senada, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) juga belum membicarakan posisi menteri dengan Jokowi. OSO hanya mendoakan agar kepemimpinan Jokowi dalam lima tahun berikutnya bisa berjalan lancar.
“Ah nantilah itu. Saya belum berpikir ke situ (menjadi menteri). Pokonya kami sekarang mendoakan agar semua jalan dengan aman, sentosa, adil, makmur kepada rakyat kita semua,” ujar OSO.
Dalam Pilpres kali ini Jokowi yang maju bersama Ma’ruf Amin didukung oleh sepuluh partai politik. Kesepuluh partai itu yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, Perindo, PSI, PKPI, dan PBB. Dari sepuluh partai itu, hanya lima partai yang lolos ke DPR, Senayan. Mereka antara lain PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP. (Red/MK/Medcom.id)
Leave a Reply