Blangko e-KTP Kosong, ALMISBAT Angkat Bicara

NUNUKAN, mediakaltara.com – Kekosongan blangko elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di kabupaten Nunukan, menambah daftar panjang antrian masyarakat tak bisa mendapatkan KTP. Kejadian ini menjadi perhatian serius Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Badan Pimpinan Kabupaten Nunukan.

“Mendapatkan identitas itu bukan kewajiban tapi hak yang dimilki oleh setiap warg negara Indonesia. Sedangkan diaukuinya seseorang sebagai warga negara itu karena mempunyai identitas,” terang Ketua BPk Almisbat Nunukan Eddy Santry, Rabu (30/10/2019).

Lanjut Eddy, memiliki kartu identitas (KTP) diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Desember 2006, menyatakan bahwa kewajiban Pemerintah dalam memberikan identitas warganya.

“Pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak mempersamakan kondisi Nunukan dengan daerah lain apalagi di Jawa. Nunukan, Kabupaten yang masyarakatnya tingal secara terpisah – pisah dalam berbagai wilayah dengan berbagai macam kekurangan akses trasnsportasi. Kalau di Jawa, akses yang dimiliki masyarakat begitu mudah. Tapi pernah kah para Pejabat Pemerintah Pusat menengok masyarakat Krayan atau Lumbis Ogong?,” tegasnya.

Eddy menjelaskan,  warga Nunukan yang tinggal di Lumbis Ogong jika datang ke Nunukan harus menyiapkan fisik karena jauhnya perjalanan yang hanya dapat ditempuh lewat sungai,”Selain itu, mereka juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, yang bisa mencapai Rp. 6 juta – Rp. 8 juta. Kemudian untuk mencapai Mensalong yang merupakan kota terdekat, mereka harus mengunakan perahu karena akses jalan darat belum tersambung. Kalau mereka tak mempunyai perahu sendiri maka terpaksa menyewanya dengan harga Rp. 5 juta,” bebernya.

Ia mengatakan, saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mengupayakan berbagai cara memutus rentang kendali pelayanan publik melalui jemput bola pembuatan KTP, seharusnya Pemerintah Pusat sigap dan tak cenderung mengabaikan. Menurutnya, persoalan warga di Pedalaman yang hingga saat ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah, jangan sampai menjadi bola api didalam sekam yang dapat memicu konflik akibat kecemburuan sosial.

“Kalau masalah kecemburuan sosial, saya kira saudara kita di Pedalaman sudah kenyang karena ketimpangan dalam pembangunan. Hanya karena kedewasaan fikiran mereka saja yang membuat mereka sabar,” jelasnya. (rt20)