TARAKAN, mediakaltara.com – Seluruh pemilik tambak belum memiliki sertifikat, akan di undang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi, di kantor perwakilan Pemprov Kaltara, Kamis (27/2/2020). Hal ini dilakukan guna membantu para petambak yang kesulitan mengurus sertifikatnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala DKP Provinsi Kaltara, Amir Bakri menuturkan, pihaknya berupaya agar seluruh pertambakan di Kaltara bisa tersertifikasi.

“Biar pengusaha bisa mengajukan peminjaman dengan jaminan menggunakan sertifikat tambak ini ke bank. Sehingga tidak ada pihak ketiga lagi,” tuturnya.

Amir mengaku, memiliki peta lokasi pertambakan di Kaltara. Pemilik tambak hanya menunjuk mana lokasi tambaknya. Setelah dipetakan, dari DKP bisa leluasa menghitung luasan dan melakukan pendataan.

“Dari seluruh jumlah tambak di Kaltara, yang tersertifikasi masih sangat sedikit. hanya berkisar 300-an orang dari 4000-an lebih petambak. Kami hanya memfasilitasi, pemetaan lewat satelit, bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas). Datanya sudah ada semua. Nanti memudahkan petambak untuk mengetahui luasan dan peta tambaknya,” terangnya.

Menurut Amir, apabila pengukuran dilakukan manual, seperti mendatangi masing-masing lokasi pertambakan, dinilai tidak efektif dan memakan waktu cukup lama.

“Kalau sudah menggunakan teknologi kan, bisa sudah dihitung di peta. Setelah terbit sertifikat ada kewajiban di daerah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tahun kemarin, saat dilakukan pendataan para pengusaha tambak yang tidak pro aktif. Padahal, sudah diberikan peluang gratis untuk mengurus sertifikat,” tutupnya. (rt20)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here