Walhi Sebut Anies Tunduk Pada Pengusaha

Jakarta: Langkah Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan untuk pulau reklamasi, tepatnya untuk Pulau D mendapat kritik keras. Suara Lantang salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menyebut reklamasi pantai utara Jakarta sebagai proyek ambisius kuasa modal. Gubernur Anies yang mengeluarkan IMB menjadi bukti jika pemerintah tunduk terhadap pengusaha.

“Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Gubemur DKI Jakarta atas bangunan di atas lahan reklamasi adalah bukti bahwa reklamasi adalah proyek ambisius kuasa modal, dan Pemerintah DKI Jakarta terkesan tunduk pada ambisi tersebut,” kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi Nasional WALHI, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

Tubagus menjelaskan, reklamasi merupakan proyek ambisius kuasa modal yang difasilitasi oleh negera. Dapat dilihat dari sejarah dan fase kebijakan yang cenderung dipaksakan, hingga terbitnya IMB dengan dasar yang juga dibuat.

“Dimulai dari Keputusan Presiden (Keppres) 52 tahun 1995 yang muatannya ekonomi (kepentingan bisnis), kemudian reklamasi di bawa-bawa setelah terbentur aspek lingkungan hidup,” terangnya.
 
Hingga kemudian lanjut Tubagus, terus dipaksakan penimbunan tanpa aturan ruang yang jelas. Lalu, kini Gubernur DKI menerbitkan IMB dengan dasar yang juga tidak jelas.

Pria yang akrab disapa Bagus ini menyebut reklamasi bukanlah proyek pemerintah. Melainkan kepentingan investasi yang difasilitasi pemerintah.

“Bahkan Amdal Badan Pelaksana Reklamasi yang tersusun pada September tahun 2000 lalu, dalam latar belakangnya menyebutkan rencana reklamasi untuk menjawab dan membuka investasi,” katanya.
 
Ia juga mengkritik Anies yang tak jauh beda dengan gubernur sebelumnya. Sebab, Anies dan gubernur-gubernur sebelum sama-sama mengeluarkan kebijakan yang memaksakan berjalannya reklamasi di utara Jakarta. Padahal seharusnya tidak boleh berjalan.

“Gubernur DKI Jakarta sampai saat ini juga tidak ada bedanya dengan pemimpin rezim reklamasi sebelumnya,” ujarnya. (red/mk/medcom)