TARAKAN, mediakaltara.com – Persoalan laporan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, diharap tidak di giring ke arah opini liar yang memancing suasana kurang kondusif. Hal ini diungkapkan Ketua DPC Pusaka Tarakan, Agus Tony.
Ia mengaku sangat mendukung proses pengangkatan seorang pejabat di Pemprov Kaltara secara transparan, terbuka dan sesuai aturan main pemerintah.
“Terhadap hal temuan yang tidak sesuai, tidak pada tempatnya atau penyalahgunaan wewenang. Pemprov Kaltara punya aturan, jika orang itu bersalah atau melakukan yang tidak sesuai, pasti ada sanksinya,” ungkap Agus Tony, Rabu (27/7/2022).
Bahkan, menurutnya, sampai masalah ini naik ke ranah hukum, pihaknya mengajak seluruh kalangan agar menghormati hukum yang berjalan dan membiarkan hukum bekerja dengan segala bukti yang ada.
“Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mari kita beri ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja, kita harus percaya dan menghormati apa pun hasilnya. Kami berharap kepada masyarakat kita tidak usah terpancing dengan isu-isu miring. Semua ini semata-mata demi kondusifitas di Kaltara. Selain itu ini sifatnya terbuka dan transparan dalam pengangkatan seorang pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara,” urainya.
“Kita tidak usah tergiring dengan opini dan suasana kurang baik. Dari kami tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Terkait pelaporan ini juga merupakan sesuatu hal yang demokrasi ya,” tutup Agus Tony. (Mk90)
Leave a Reply