TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kaltara menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Hal itu diwujudkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu di Indonesia.
Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara, Samuel ST Padan mengungkapkan, terdapat 11 PLBN Terpadu di Indonesia yang akan dibangun, 4 di antaranya terdapat di Kaltara.
“Hadirnya PLBN ini memiliki keuntungan bagi kita warga perbatasan. Salah satunya sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi baru,”kata Samuel saat menjadi narasumber Talkshow Respons Kaltara di Kedai 99, Selasa (23/4).
Menurutnya, dengan dibangunnya PLBN itu sendiri akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebab, adanya perdagangan lintas batas yang berkeadilan dengan negara tetangga. Dengan begitu, pembangunan PLBN ini diharapkan akan memberikan tingkat keamanan yang lebih bagi tapal batas di Kaltara.
“Kita harapkan PLBN ini dapat membangun daya saing bagi masyarakat perbatasan secara sosial ekonomi,”kata Samuel didampingi Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara, Kementerian PUPR Dony Febriandi.
Sementara itu, Dony Febriandi pembangunan sarana kawasan pada PLBN tersebut memerlukan anggaran yang cukup besar. Sehingga rencana pembangunannya akan dilakukan menggunakan sistem kontrak tahun jamak (multiyears contract). Ia berharap, sarana pendukung PLBN yang saat ini sudah dibangun agar segera difungsikan.
“Kami meminta partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten setempat, jangan sampai sarana pendukung yang sudah ada hanya menjadi monument. Ini harus segera difungsikan,”katanya.(humas)
Leave a Reply