PSI Sebut Ada Jejak Orde Baru di Kerusuhan 22 Mei

Jakarta: Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andi Saiful Haq menilai kerusuhan 22 Mei dilatarbelakangi tiga motif. Motif tersebut adalah politik, kekuatan Orde Baru (Orba), dan radikalisme.

“Kalau dari motif politik, tentu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang kalah dan berusaha memobilisasi massa untuk mempersoalkan hasil perolehan suara yang diumumkan KPU,” kata Andi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei 2019.

Sedangkan motif kelompok Orba, kata dia, terlihat dari beberapa kasus penyelundupan senjata di aksi tolak hasil pemilu. Andi menduga hal tersebut adalah ‘kekuatan lama’ yang kembali memanfaatkan momentum Pemilu 2019.

Dia menyebut pihak yang terlibat dalam motif ini termasuk beberapa jenderal purnawirawan yang terlibat dan sudah diusut kepolisian. Andi menilai kepolisian perlu menggali motif dan alasan mereka memanfaatkan Pemilu 2019.

Untuk motif radikal, lanjut dia, misalnya kendaraan dari sebuah organisasi masyarakat (ormas) dari Cianjur yang ditemukan polisi. Andi berharap ketiga motif ini tindak serius oleh kepolisian.

“Ketiga persoalan ini kalau tidak kita tuntaskan adalah ancaman besar bagi demokrasi kita ke depan,” kata dia.

Polri berjanji akan menuntaskan investigasi kematian sejumlah massa kerusuhan 22 Mei 2019. Polri bahkan melibatkan lembaga independen untuk mengungkap penyebab kematian.

“Jadi delapan korban yang diduga terkena tembakan, saat ini tim sedang bekerja yang dipimpin Irwasum Polri,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.

Semua pihak diminta tidak buru-buru membuat kesimpulan terkait peristiwa tersebut. Sebab, saat kejadian banyak penumpang gelap yang menunggangi aksi massa yang berujung pada kerusuhan itu.

Menurut Iqbal, Korps Bhayangkara akan melakukan investigasi dengan mengedepankan pendekatan ilmiah. Polri juga akan turut meminta keterangan para saksi. “Kami gandeng lembaga independen, seperti Komnas HAM dan lainya,” ujar Iqbal. (Red/MK/Medcom)