TARAKAN, mediakaltara.com – Menyikapi konflik yang terjadi di Wamena dan Jayapura pada 23 September 2019 hingga menimbulkan korban jiwa, Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BPC GMKI) Tarakan mengaku prihatin atas insiden tersebut.
Ketua GMKI Cabang Tarakan Kristianto Triwibowo, dalam penyataan sikapnya menyatakan, insiden mengerikan yang terjadi di Wamena dan Jayapura dan menelan korban jiwa kembali menambah catatan panjang penindasan dan pelanggaran HAM berat di Tanah Papua.
“Jadi rentetan pelanggaran HAM di Papua yang dipicu dari aksi diskriminasi yang terjadi di asrama mahasiswa Papua, oleh oknum-oknum ormas dan oknum aparat negara. Sehingga berdampak reaktif sehingga memicu amukan massa pemuda Papua di kota-kota Perguruan Tinggi lainnya,” kata Mahasiswa yang menempuh Pendidikan di Universitas Borneo Tarakan itu.
Dilanjutkannya, aksi diskriminasi yang terjadi di asrama mahasiswa Papua, kemudian terjadi aksi besar-besaran di beberapa titik di tanah Papua. Alhasil kantor pemerintahan di Jayapura dan Manokwari terbakar. Dari kejadian itu, pihaknya menganggap pemerintah dalam menyikapi persoalan yang terjadi dianggap tidak menyasar pada penyelesaian akar permasalahan.
“Bahkan satuan Gabungan TNI-POLRI yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat dalam meredam situasi, justru dinilai merupakan pendekatan yang salah dalam merespon permasalahan yang terjadi. Pendekatan humanis dengan mengedepankan kasih persaudaraan harusnya lebih dikedepankan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di tanah Papua,” bebernya.
Melihat dasar persoalan tersebut, maka Badan Pengurus Cabang GMKI menyatakan sikap dengan tegas. Pihaknya, mengecam keras tindakan represif aparat negara yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia di Wamena dan Jayapura.
“Meminta Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang dianggap lalai menangani Keamanan di Papua,” tegas Kristianto.
Dirinya juga mengecam keras paham rasisme yang menyimpang dari Ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila. Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemerintah untuk tidak menutup mata dalam menyikapi masalah yang terjadi di Wamena dan Jayapura. Serta mendesak aparatur keamanan negara untuk melakukan peningkatan keamanan dengan pendekatan keagamaan, manusiawi dan Kultural yang ada di Papua
“Serta kami meminta, kepada Pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi diplomasi kebangsaan terhadap stabilitas negara,” tutupnya.
PENULIS : Kristianto Triwibowo
JABATAN : Ketua GMKI Cabang Tarakan
