Jakarta: PT Pertamina (Persero) menyambut baik keputusan pemerintah menyetujui kenaikan hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 30 persen kepada perusahaan migas nasional di Blok Corridor. Hak partisipasi tersebut akan dimulai setelah 2023.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, Pertamina lewat anak usaha Pertamina Hulu Energi Corridor sebelumnya cuma punya hak PI sebesar 10 persen. Dengan tambahan 20 persen hak PI, Pertamina bisa menjadi operator Blok Corridor pada 2026, menggantikan ConocoPhillips.
“Pertamina segera mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menjadi operator Blok Corridor pada 2026 hingga kontrak selesai pada 2043,” kata Fajriyah, Senin, 29 Juli 2019.
Kontrak bagi hasil Blok Corridor, lanjut Fajriyah akan berlaku 20 tahun, efektif sejak 20 Desember 2023 dengan menggunakan skema gross split. Pada tiga tahun pertama, operatornya adalah Conoco Philips dan selama 17 tahun berikutnya menjadi hak Pertamina untuk mengelola Blok Corridor. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina juga mendukung keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mendapat penawaran hak PI 10 persen.
Blok yang terletak di Banyuasin, Sumatera Selatan ini tercatat memiliki cadangan gas nomor tiga terbesar di Indonesia. Produksi gas di blok tersebut berkontribusi hingga 17 persen dari total produksi gas nasional.
“Kami optimistis mengelola Blok Corridor, ini sangat strategis karena nantinya akan terintegrasi dengan Blok Rokan yang dikelola Pertamina pada 2021 dan Kilang Dumai di Riau,” imbuh Fajriyah.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menandatangani surat keputusan persetujuan perpanjangan kontrak kerja sama pada Wilayah Kerja (WK) atau Blok Corridor di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Perpanjangan ini mulai berlaku setelah 2023.
Dalam keputusan tersebut Jonan memberikan hak partisipasi (participating interest) pengelolaan blok ini pada ConocoPhillips dengan porsi 46 persen sebagai operator, Talisman Corridor Ltd yang merupakan anak usaha Repsol 26 persen dan PT Pertamina Hulu Energi Corridor 30 persen. Hak partisipasi ini termasuk 10 persen yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Perkiraan nilai investasi dari pelaksanaan komitmen kerja pasti (KKP) lima tahun pertama sebesar USD250 juta dan bonus tanda tangan (signature bonus) sebesar USD250 juta.
“Dengan keputusan ini, harapannya masa transisi dI Blok Corridor akan berjalan dengan baik sehingga kegiatan operasi dan investasi dapat berjalan secara berkesinambungan untuk menjaga produksi Blok Corridor,” jelas dia. (red/medcom)
Leave a Reply