Ketua PP Muhammadiyah Ingin Pemilu Menyatukan Bangsa

Jakarta: Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan pada segenap rakyat Indonesia agar Pemilu jangan sampai membuat retak sebagai bangsa. Persatuan menjadi kekuatan negeri ini.

“Sumbangan umat Islam untuk bangsa ini sangat besar, yakni menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada negeri Muslim yang memberi toleransi yang begitu baik. Artinya, umat Islam itu menjadi penyangga persatuan Indonesia. Oleh karena itu, jangan dirusak,” kata Haedar Nashir di sela Kajian Ramadhan DPW Muhammadiyah Jatim dikutip Antara, Sabtu, 18 Mei 2019.
 
Sejak Indonesia mengamandemen Undang-undang Dasar tahun 1945 ada satu ayat yang ditambahkan. Menurut Haedar penguatan itu yakni Indonesia sebagai negara hukum.

Sebagai negara hukum, artinya menyelesaikan segala masalah wajib melewati tahapan hukum. Penegak hukum juga harus adil dan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.

“Ketika kita menjunjung tinggi politik nilai, kita akan berhadapan dengan politik yang pragmatis-oportunistik. Dalam bahasa lain, yakni politik jahiliyah atau politik ketertinggalan dan keterbelakangan secara nilai. Kita ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam untuk memanfaatkan momentum Ramadhan ini untuk membangun umat terbaik dan menjadi bangsa unggulan,” paparnya.
 
Haedar mengatakan di usia kemerdekaan ke-73 Indonesia, perlu ada progres yang terus menerus. Ia pun mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan semua pihak untuk mengedepankan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) dalam proses penghitungan, sampai pada tahap pengumuman.

“Semua proses itu juga harus berdiri tegak di atas konstitusi dan hukum yang berlaku,” ucapnya.

Sudah menjadi sikap resmi pada 18 April lalu, lanjut Haedar, Muhammadiyah mengajak seluruh warga negara dan bangsa untuk berpijak di atas hukum dan konstitusi. Muhammadiyah akan berada terdepan mengawal prosesnya sesuai aturan main.

“Harus menerima apa yang diputuskan KPU. Bagi yang tidak puas, bahkan jika ada kesalahan dan kecurangan, bawalah ke ranah hukum agar semuanya transparan. Tentu kita harus kawal juga,” tuturnya.

Sumber: medcom.id