TANJUNG SELOR – Beberapa tower telekomunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan hingga kini belum difungsikan, akan segera dimanfaatkan. Tower yang dibangun dengan APBD tersebut, ditargetkan tahun ini sudah dilengkapi dengan BTS (Base Transceiver Station)– sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Utara (Kaltara) Syahrullah Mursalin mengungkapkan, ada 6 tower yang dibangun oleh Pemprov Kaltara pada 2017. Lokasinya berada di Kabupaten Bulungan sebanyak empat titik dan di Nunukan ada dua titik. Keenam tower yang sudah sejak tahun lalu berdiri itu, akan kembali ditinjau untuk mendapat perhatian pemerintah pusat.
Syahrullah pun mengakui optimis, realisasi akan cepat terlaksana. Apalagi ini kaitannya dengan program nasional Indonesia Merdeka Sinyal 2020. Di samping itu, lanjutnya pada keenam tower yang ada ini, semua sudah dilengkapi dengan catu daya listrik. Sehingga sudah ada jaminan energi sebagai sumber operasionalnya nanti.
“Kita tinggal menunggu realisasi penempatan BTS-nya dari BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika). Kalau untuk fisik menara dan power catu daya sudah tersedia. Setelah ditinjau, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa terpasang BTS-nya,” kata Syahrullah.
Untuk diketahui, sejak 2016 lalu telah dibangun tower sebanyak 47 titik. Dengan rincian 41 titik dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian Kominfo. Kemudian ada 6 titik yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara.
“Sebanyak 41 titik dibangun di wilayah perbatasan. Sementara yang enam BTS, 4 titiknya di Bulungan, dua titik perbatasan juga,” sebutnya.
Sebanyak 41 titik tower BTS yang dibangun di wilayah perbatasan, sudah on air semua sejak Januari 2017. Sedangkan yang 6 titik hingga kini diakuinya belum bisa dioperasikan.
“Kalau yang 41 titik tower BTS sudah on air, sudah dapat dimanfaatkan masyarakat. Tinggal yang 6 titik ini. Yang sementara sedang kita ajukan ke pusat, dan tinggal menunggu dari BP3TI,” ungkapnya.
Semetara itu, berkaitan dengan titik blank spot di Kaltara, Syahrullah mengungkapkan, masih ada sejumlah wilayah di provinsi termuda di Tanah Air ini yang belum terjangkau jaringan seluler. Untuk itulah, mulai tahu ini akan kembali digenjot pemenuhan infrastrukur telekomunikasi ini, dengan difasilitasi lewat program nasional Indonesia Merdeka Sinyal 2020. Selain di perbatasan, kabupaten lainnya juga masuk prioritas, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Kota Tarakan.
“Tidak hanya wilayah perbatasan saja. Melainkan juga menyasar area perkebunan, perikanan dan juga pulau terluar di daerah yang belum dilirik pihak swasta. Ini sesuai dengan program nasional,” ungkapnya.
“Kalau di wilayah perbatasan sudah onair. Masuk dalam program nasional USO 2.000 Menara BTS Perbatasan yang selesai pada 2017 lalu. Saat ini dengan program yang baru, memfasilitasi daerah yang belum terakomodir,” imbuh Syahrullah.
Pemerintah Provinsi Kaltara, oleh pusat, pihaknya diminta bersikap proaktif. Hal ini mengingat fokus pemerintah pusat yang sudah bergeser dari Utara Indonesia ke wilayah timur Indonesia.
“Soal ini, kami sudah sampaikan kepada Pemerintah pusat. Namun jawaban mereka, saat ini fokus perhatian sudah beralih ke wilayah timur. Ini tantangannya bagi kami, untuk terus melakukan komunikasi dan pendekatan ke pusat,” imbuhnya. (humas)
Leave a Reply